Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah agar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif. Hal ini terkait dengan penerapan PPKM Darurat yang meliputi 44 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.
“Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di Pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif ka…